Minggu, 16 Oktober 2011

Politisi Sukabumi

Politisi Sukabumi

Mutasi Pejabat Kota DInilai Sarat Unsur Politis

Posted: 14 Oct 2011 08:22 PM PDT

Cikole - Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur merombak susunan struktrural di Pemerintahan Kota Sukabumi. Sebanyak 26 pejabat eselon II, III dan IV Pemkot Sukabumi, kemarin (14/10) resmi dilantik dan mengambil sumpah jabatan di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi. 
Dari mutasi pejabat ini, salah satu yang menonjol adalah 'diparkirnya' Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana, Saleh Makbullah ke jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Jabatan yang ditinggalkan Saleh diisi Adang Taufik yang naik eselon dari IIIA ke IIB. Adang sebelumnya menjabat Kabag Kesra. Pejabat eselon III lainnya yang naik kelas adalah Yoyo Subagio yang sebelumnya Kepala Kantor PMPT kini menjabat Asisten Administrasi Setda. 

Dalam sambutannya Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur mengatakan, ini menjadi salah satu amanat dalam otonomi daerah, yakni meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi, diukur dari sejauh mana daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Perwujudan ini, harus didukung oleh keberhasilan fokus kinerja di bidang ekonomi, sosial, budaya, pelayanan dasar, pelayanan penunjang, infrastruktur, iklim investasi dan pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan otonomi daerah amat tergantung pada kita semua khususnya aparatur penyelenggara pemerintah daerah," ujarnya pada sambutan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkot Sukabumi, kemarin (14/10). 
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Sukabumi, Idod Juandi menganggap pengangkatan tersebut sarat dengan kepentingan politik. "Kita sebagai pejabat politik wajar mempunyai asumsi seperti itu. Apalagi, sebentar lagi akan digelar pemilukada. Tidak mungkin kalau tidak ada muatan politis di dalamnya," ujarnya kepada Radar Sukabumi.Menurutnya, hal ini terlihat dari kualitas pejabat baru. Padahal, dalam segi administrasi dan persyaratan mereka tidak memadai. Ini dikhawatirkan mengakibatkan pada menurunnya pelayanan terhadap masyarakat karena jabatan yang mereka emban tidak sesuai dengan kemampuannya. "Ini sudah syarat dengan modal kedekatan. Memang, Walikota punya kewenangan dalam menentukan jabatan struktrural. Namun, Walikota juga harus melihat sisi kualitasnya," kritik Idod.(rp4) 


Data Pelantikan Pejabat Eselon II dan III 
  1. Drs, Yoyo Subagio, M.Si. sebagai Asisten Administrasi Setda
  2. Drs. H. Saleh Makbullah, M.Si. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 
  3. Adang Taufik, S.H., M.Si. sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana (Dinsostek PB)
  4. Encep Mulyadi, S.IP. sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda
  5. Asep Sudrajat, S.H., M.M. sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB)
  6. Rudi Juhayat, S.H. sebagai Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT)
  7. Een Rukmini, S.H. sebagai Kepala Bagian Hukum Setda
  8. Doktor Hajah Wiwin Winarni, M.M.Pd. sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
  9. Drs. H. Iing Abdullatief sebagai Kepala Bidang Mutasi BKD
  10. Yudi Yustiawan, S.T. sebagai Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
  11. Yayat Hidayat, S.E. sebagai Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan DPPKAD
  12. Susiyana, S.IP., M.T. sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
  13. Dra. Nuning Sri Utami sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPKB
  14. Tatang Sutisna, S.T. sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
  15. Ence Wahyuddin, Sm.Hk. sebagai Kepala Bidang Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman (DP-4)

Gubernur Konsisten Dukung Pemekaran

Posted: 14 Oct 2011 08:07 PM PDT

Sukabumi - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan nampaknya enggan dikatakan tidak respek terhadap Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara (DOB-KSU). Secara langsung dirinya menyatakan mendukung pemekaran Kabupaten Sukabumi yang kini pembahasannya bergulir di Kemendagri. Malah, peran pemerintah tingkat I provinsi sangat penting dalam menentukan pemekaran."Saya konsisten terhadap pemekaran Kabupaten Sukabumi, juga mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Kabupatean Sukabumi. Toh, ketika masyarakat ingin lebih maju serta sejahtera seperti pemekaran, saya pun memperhatikan sejauh mana proses pemekaran ini," kata Heryawan saat melakukan kunjungan ke Sukabumi belum lama ini. 

Heryawan mengungkapkan Kabupaten Sukabumi terluas se-Jawa Bali. Maka untuk meningkatkan pelayanan publik kemasyarakatan salah satu upaya yakni pemekaran menjadi jalan keluar. Hanya saja proses pemekaran butuh waktu sebab tahapan yang tidak mudah dilakukan. Berbagai kajian pertimbangan harus dilalui."Masyarakat yang konsisten dengan pemekaran mesti bersabar, semua intansi pemerintah ikut memperhatikan jalanya proses. Kalau ingin segera pemekaran terbentuk lakukan tahapan sesuai dengan aturan," ungkapnya. 
Komentar singkat Gubernur menarik sejumlah pihak yang konsiten terhadap pemekaran, salah satunya tim Adhock Pemekaran Kabupaten Sukabumi, Dadang Sopandi menilai bahwa yang diungkapkan Gubernur menjelaskan bahwa pemekaran masih mempunyai ruang untuk berhasil. Selain itu menjadi dorongan atau pemicu pejabat daerah Kabupaten Sukabumi untuk ikut berperan sebagai tim sukses pemekaran."Gubernur pun konsisten dengan Sukabumi utara maka proses pemekaran dapat sokongan moral. Memang saat ini diperlukan dorongan dari berbagai pihak, dan moment ini harus dimanfaatkan supaya pemekalran gol," papar Dadang Sopandi kepada Radar Sukabumi, JUmat (14/10). 
Dadang menjelaskan, pemekaran memang mengantung di Kemendagri namun posisi nya kini sudah masuk dalam Granddisegn. Menurutnya masyarakat jangan berpikir buntu, dan terbawa isu bahwa pemekaran gagal, sebab anggota DPR-RI dari komisi II terus melakukan komunikasi dengan Adhock."Walau saat ini pemekaran sedang vakum, namun lobi-lobi secara internal masih tetap dilakukan. Kembali lagi, yang menandas kan semangat pemekaran adalah tenaga, waktu dan biaya," ujarnya. 
Di tempat berbeda, Tim khusus Presedium Percepatan Pemekaran, Oman mengungkapkan pernyataan tersebut harus ditanggapi dengan sikap secara bijak dan tidak terpicu emosional. Pemekaran akan terjadi setelah tidak ada persoalan adminstrsi."kalau memang mendesak harus cepat, apakah kita masyarakat Kabupatean Sukabumi sudah siap segalanya untuk proses percepatan. Yang saat ini kunci percepatan pemekaran kan ada di stekholder pemekaran," tukasnya. (dri)
Diposting oleh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)