Senin, 07 November 2011

Politisi Sukabumi


Politisi Sukabumi

Posted: 05 Nov 2011 09:35 AM PDT
Sukabumi – Popularitas kalangan selebritis menjadi senjata andalan untuk terjun ke dunia politik. Ini menjadi salah satu alasan banyaknya kalangan artis dibidik partai politik untuk bertarung di arena pemilukada. Jika beberapa hari terakhir, muncul sejumlah nama Desy Ratnasari, Ingrid Kansil hingga Syahrini memiliki magnet kuat untuk bertarung di Pemilukada 2013 Kota Sukabumi. Maka kini satu lagi artis kelahiran Sukabumi, Happy Salma bakal meramaikan bursa kandidat Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi. 

Meski belum ada keterangan resmi dari Happy terkait masalah ini, namun dukungan terhadap Happy sudah muncul dari pihak keluarga istri Cokorda Bagus Dwi Santana Kertayasa ini. Dengan catatan, perahu politik pengusungnya berkomitmen untuk memajukan Kota Sukabumi dan jauh dari praktik KKN. "Kalau memang adik saya mau terjun ke dunia politik, apalagi untuk membangun Kota Sukabumi kita sebagai keluarganya sangat mendukung. Namun, yang jadi catatan kami, parpol pengusungnya harus benar-benar bersih. Jangan sampai adik saya terjebak dalam politik kelam," kata Ris Ris Rizal Apri Perkasa, kakak kandung Happy Salma. 
Hanya sepengetahuan Ris Ris, hingga detik ini dirinya belum mendengar adiknya mau terjun ke politik. Pasalnya, adiknya tersebut untuk sementara waktu akan lebih concern kepada dunia seni dan sosial. "Memang pada Pilkada Kabupaten Sukabumi, adik saya ada yang nawarin untuk tampil. Namun adik saya menolaknya dengan alasan belum siap untuk memimpin daerah," ujar Ris Ris menirukan ucapan Happy Salma.Kendati begitu, Ris Ris pernah mendengar langsung bahwa pemain film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita ini pernah melontarkan ingin mengabdikan untuk kemajuan daerah asalnya yakni Sukabumi. "Tapi belum tahu juga apakah mengabdi lewat jalur politik atau dunia seni dan sosial seperti sekarang," tandasnya. 
Sementara itu, dari kubu Partai Golkar. Pasca pernyataan kesiapan Andri Hamami bertarung pada Pemilukada 2013, mendapat dukungan penuh dari kalangan simpatisan Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi itu. Komunitas yang menamakan diri Solid Mendukung Andri Hamami (Someah) menyatakan akan all out memenangkan Andri pada pesta demokrasi terakbar di Kota Sukabumi itu. "Terlepas Pak Andri kelak akan maju sebagai calon F1 (walikota) atau F2 (wakil walikota) Sukabumi, kami akan berjuang untuk menggolkan Pak Andri sebagai kepala daerah," ujar Koordinator Someah, Yusuf Utama kemarin. 
Yusuf menjelaskan organisasi yang dipimpinnya ini tak memiki hubungan dengan Partai Golkar. Meski begitu, organisasi ini sudah memiliki perwakilan koordinator di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Sukabumi untuk memudahkan koordinasi dalam menjalankan misi memenangkan Andri pada pemilukada mendatang. "Kami mendukung Pak Andri karena kami yakin figur seperti dialah yang dibutuhkan Kota Sukabumi," tambah Yusuf. 
Diberitakan sebelumnya, Andri memastikan diri akan bertarung pada Pemilukada mendatang dengan mengendarai Partai Golkar. Namun dalam hal ini, Boss Golkar Kota Sukabumi ini mengaku hanya akan mengincar calon F2. Untuk figur calon F1 akan ditentukan kemudian melalui survei dan penggodokan di internal DPD Golkar Kota Sukabumi.(dyl)
Posted: 05 Nov 2011 09:28 AM PDT
Sukabumi – Munculnya nama Yudi Widiana Adia dan Tate Qomarudin membuat persaingan untuk menjadi calon Gubernur Jabar usungan PKS menjadi ketat. Kedua nama ini, bakal menyaingi Ahmad Heryawan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat tahun 2013 mendatang. Hanya saja keputusan finalnya tergantung pada Majelis Syuro PKS.Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilaya PKS Jawa Barat, Nur Supriyanto mengungkapkan bahwa peluang Ahmad Heryawan masih sangat besar. Bahkan, saat ini, lanjutnya, hampir bisa dipastikan PKS akan mengusung kembali Heryawan. "Tapi proses akhir ada pada Majelis Syuro PKS yang akan memilih satu nama sebagai calon Gubernur Jabar dari PKS," kata Supriyanto saperti dikutip vivanews.com, kemarin. 

Menurut Supriyanto, pada pemilihan internal DPW PKS Jabar akan mengusulkan tiga hingga lima nama bakal calon kepada Dewan Pimpinan Pusat PKS. Nama-nama tersebut akan diseleksi hingga menyisakan dua nama terpilih.Dua nama terpilih itu lalu diserahkan kepada Majelis Syuro. Proses penentuan calon gubernur di PKS hampir sama dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hanya saja penentuan calon untuk mengikuti pilkada di PKS hanya sampai di tingkat DPP, sedangkan pilgub harus ke Majelis Syuro.Supriyanto menyebutkan, selain dinilai merupakan kader terbaik, selama menjabat sebagai Gubernur Jabar, Heryawan mencatat sejumlah prestasi bagi warga Jabar. "Rekam jejaknya selama menjadi Gubernur Jabar berhasil memberi sejumlah pretasi bagi Jabar, sehingga kader tidak akan jauh darinya. Apalagi pemilihnya tetap sama. Pak Heryawan adalah pilihan kader terbaik," ungkapnya. 
PKS bakal menjajaki koalisi dengan partai lain yang memiliki kesamaan visi misi, dengan syarat, partai tersebut harus rela mengisi kursi Jabar 2 alias Wakil Gubernur Jabar. "Kami terbuka untuk seluruh partai. Syaratnya, mampu meningkatkan elektabilitas. Kami cari pasangan harus yang sepaham," kata Supriyanto. 
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Dakwah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat (Banjabar) Yudi Widiana Adia dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jabar, Tate Qomarudin juga digadang-gadang menjadi calon Gubernur Jabar. Ini karena kredibilitas dan dedikasi Yudi yang juga Anggota Komisi V DPR RI terhadap kemajuan PKS tak diragukan lagi. Tak heran bila Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Totong Suparman mendukung pencalonannya. 
"Ust Yudi merupakan kader terbaik PKS," kata Totong.Kriteria penilaian Totong terhadap sosok Yudi adalah dari sisi interaksinya terhadap partai sangat baik. "Saya menilai perhatian beliau terhadap DPRa (Dewan Pengurus Ranting) sekalipun sangat baik. Di setiap resesnya beliau kerap menyambangi DPC dan DPRa. Begitupun dengan tokoh ulama dan masyarakat di Jabar. Kedekatannya cukup baik. Ini berarti interaksi beliau terhadap kader, simpatisan, dan masyarakat sangat baik,"tuturnya.Totong juga menilai Yudi sudah mengembangkan jaringan/networking yang sangat kuat. Di samping itu, pengalaman Yudi di kancah pemerintahan sudah tidak asing lagi. Artinya, sudah kapabel untuk merumuskan agenda kebijakan yang siap dibuat sebagai perwujudan pro rakyat."Karenanya saya menilai ust Yudi layak menjadi Cagub atau Cawagub pilihan partai," jelas Totong. 
Hal senada juga diungkapka Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Wawan Supendi. Dia juga menilai kredibilitas Yudi Widiana Adia sangat baik. "Dari sisi penokohan, Ust Yudi memiliki presentasi yang sangat tinggi. Begitupula soal lobi-lobi dan komunikasi politik, tidak asing lagi. Namun, secara garis besar, saya tidak mau terjebak dalam dukung mendukung. Bagi saya semua kader PKS baik Ust Ahmad Heryawan, Ust Tate Qomarudin maupun Ust Yudi Widiana layak menjadi Cagub maupun Cawagub pilihan partai,"tandasnya. (dit/net)
Posted: 05 Nov 2011 09:23 AM PDT
Jakarta (ANTARA) - Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi inisiatif pemerintah diharapkan segera dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain di Jakarta, Kamis, mengatakan RUU tentang Pilkada ini harus bisa dibahas di DPR pada 2011 agar dapat segera disahkan sebagai undang-undang. "Rancangan UU ini mudah-mudahan bisa masuk ke DPR tahun ini sehingga bisa dibahas," katanya dalam dialog publik "Menyongsong Lahirnya UU Pemilu Kepala Daerah". 
 RUU tentang Pilkada ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan inisiatif dari pemerintah. Menurut Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan yang juga hadir dalam dialog tersebut, RUU Pilkada ini sudah dalam proses harmonisasi dan segera dimintakan amanat Presiden untuk dibahas di DPR. "Proses harmonisasi antar-kementerian dan lembaga sudah selesai dua hari lalu. Mudah-mudahan hari ini bisa segera dikirimkan surat untuk meminta amanat Presiden," katanya. 
Sementara itu sejumlah ketentuan krusial dalam RUU di antaranya adalah gubernur dipilih oleh DPRD. Pencalonan gubernur diajukan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD. Kemudian, pemilihan kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi dilaksanakan secara berpasangan dengan wakil kepala daerah. Djohermansyah menjelaskan, dalam RUU ini diatur pilkada hanya dilakukan untuk memilih kepala daerah. Sementara wakil kepala daerah akan ditetapkan, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 
Selain itu juga diatur persyaratan bagi calon kepala daerah yakni tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah sebelumnya, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan. "Ketentuan ini untuk menghilangkan praktik politik dinasti," katanya.
Diposting oleh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)